Apa Aja Bagian 2

Berdayakan Pulau Terluar Agar Tak Diklaim Negara Lain

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI, Paskalis Kossay (Fraksi Partai Golkar) dan Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan) mengingatkan pemerintah pusat, agar segera memberdayakan pulau-pulau terluar agar tak diklaim pihak asing.

Keduanya mengatakan itu kepada ANTARA secara terpisah di Jakarta, Sabtu, mengomentari pernyataan Menkopolhukam Joko Suyanto yang mengatakan baru 12 (dari 92 pulau terluar) peroleh perhatian khusus.

Paskalis mengemukakan, sebaiknya memang pemerintah pusat dengan menggandeng pemerintah daerah segera melakukan aktivitas pada daerah-daerah dan pulau-pulau terluar.

"Saya setuju, dengan pengalaman di Provinsi Kepri bahwa langkah pertama ialah dengan mendatangkan penghuni ke pulau-pulau terluar yang kosong," ujar Paskalis Kossay.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua yang juga di wilayah perbatasan ini menambahkan, untuk efektivitas pengelolaan (awasan tapal batas itu, perlu pula segera membentuk komisi khusus, agar lembaga itu bisa setiap saat meninjau pulau-pulau terluar.

"Memang sekarang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) baru beroperasi. Tetapi institusi di tingkat pusat ini perlu instrumen di daerah untuk mengefektifkan pengelolaan pulau-pulau terluar itu," ujar Paskalis Kossay.

Sementara itu, Tubagus Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengatakan, semua proses pengelolaan tetap harus dari satu atap, yakni melalui BNPP itu, meskipun dalam operasional di lapangan bisa dibentuk komisi-komisi atau gugus kendali operasi.

"Tetapi untuk tahap awal dan sangat prioritas, sebaiknya mengutamakan pemberdayaan pulau-pulau terluar yang berpenghuni dulu, karena masyarakat di situ perlu dibangun dan diberdayakan," katanya.

Sebab, menurut dia, mengisi pulau-pulau kosong harus dilihat efisiensinya serta tentu anggarannya.

"Namun, khusus untuk pengelolaan hal-hal yang prioritas, termasuk mendukung Pemda di wilayah perbatasan, sekarang bisa dikoordinasikan dengan BNPP, terutama menyangkut masalah anggarannya," kata Tubagus Hasanuddin.

Waspadai Pencaplokan

Mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth abdullah menyatakan, pemberdayaan dan pengamanan pulau-pulau terluar milik RI perlu mendapat perhatian khusus pemerintah pusat serta harus diwaspadai dari berbagai upaya pencaplokan pihak asing.

Ismeth Abdullah mengatakan, pemberdayaan dan pengamanan pulau-pulau terluar milik RI perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat serta harus diwaspadai dari berbagai upaya pencaplokan oleh pihak asing.

"Kita perlu mewujudkan ekonomi dan kehidupan di pulau-pulau terluar yang rata-rata kosong penghuni manusianya itu. Dimulai dengan mendatangkan penghuni," kata Gubernur Pertama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2005-2010 tersebut.

Tanpa penghuni, tidak mungkin pulau-pulau tersebut tersentuh.

"Lalu, jangan sampai kita semua terkejut setelah Negara lain menyentuhnya, mengirim orang ke situ, menaruh SDM-nya, mungkin dengan pasukannya, lalu membiayai dengan biaya besar," kata Ismeth Abdullah.

Ia mengungkapkan ini, berdasarkan pengalamannya memberdayakan belasan pulau tak berpenghuni di perbatasan RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Thailand dan RI-Vietnam saat memimpin provinsi Kepri yang wilayah perairannya berbatasan dengan sejumlah negara.

Dalam kenyataannya selama ini, demikian Ismeth Abdullah, pengelolaan pulau-pulau terluar itu tidak bisa diserahkan seratus persen kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda).

"Terutama karena anggaran Pemda sangat terbatas. Itu hal yang pertama, mengapa Pemerintah Pusat harus memberi perhatian khusus kepada pulau-pulau terluar ini," ungkapnya.

Lalu kedua, menurutnya, pulau-pulau terulari itu pada umumnya kosong, sehingga pihak Pemda memprioritaskan anggarannya kepada pulau-pulau yang berpenghuni saja.

"Karena itu, Pemerintah Pusat harus turun tangan. Kalau tidak asalah kan ada 90-an pulau terluar di Indonesia, dan 19 di antaranya ada di Provinsi Kepri, yang selama ini provinsi ini berusaha menganggarkan untuk melakukan sesuatu di pulau-pulau terluar tersebut," kata Ismeth Abdullah lagi.

Transmigrasi Mini

Ismeth Abdullah mengatakan, semua ini sebetulnya sudah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

"Tetapi dalam proses penganggarannya selalu kalah prioritas, karena umumnya wakil-wakil rakyat di DPRD setempat serta kebijakan dari pihak provinsi sendiri memprioritaskan mempertahankan wilayah-wilayah yang berpenduduk, karena masih banyak desa-desa di pulau-pulau lain yang tertinggal. Sedangkan pulau-pulau terluar tadi kosong orang," katanya.

Ismeth Abdullah memperkirakan, rata-rata pemberdayaan sebuah pulau terluar itu, butuh anggaran sekitar satu miliar rupiah.

"Itu belum termasuk biaya monitoring. Sebab, kalau mereka sudah diangkuta ke sana dan mendapat bantuan macam-macam, tapi kemudian sebulan dua bulan kemudian mereka lari dari sana, berarti proyek ini gagal. Nah,dalam hal inilah (`monitoring) Pemerintah Pusat perlu mendukung penyediaan dananya," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Pusat bisa dengan menempatkan seorang petugasnya di tingkat kecamatan, untuk membina keluarga-keluarga di pulau-pulau terluar tersebut.

"Semacam transmigrasi mini-lah begitu. Kita bikin pulau-pulau terluar yang kosong itu berpenghuni, diberi kehidupan ekonominya, di-`monitoring serta dibina. Tegasnya, kita mewujudkan ekonomi di pulau-pulau terluar tersebut, dimulai dengan adanya penghuni," katanya.